Syariat Islam

Apa Kabar Qanun Jinayah
Rabu, 7 November 2012 08:10 WIB
Oleh Syamsul Bahri

QANUN Jinayah dan Hukum Acara Jinayah yang dulu pernah dibahas (bahkan telah disahkan) oleh DPRA, sampai sekarang belum juga kita ketahui bagimana nasib pelaksanaan dan pemberlakuannya di Aceh. Menelusuri kenyataan di lapangan bahwa ternyata berbagai komponen dan kalangan masyarakat dan instansi pemerintah sudah berbicara tegas kepermukaan tentang ada apa dan bagaimana dengan Syariat Islam di Aceh.

Pihak Dinas Syariat Islam, misalnya, sudah merumuskan tata aturan maupun qanun mengenai pelaksanaan hukum hudud syariat Islam, juga sudah membentuk satu lembaga pengawas dan pelaksana hukuman hudud yang dikenal dengan Wilayatul Hizbah (WH). Dari pemerintah sudah berjanji untuk selalu menjaga jalannya syariat. Pakar syariat sudah merumuskan tentang tata kelola syariat Islam sehingga semua aturan baik yang tampak maupun yang belum tampak sudah diangkat ke permukaan sehingga tidak ada yang samar dan meraba-raba.

Telah direvisi
Beberapa hari yang lalu juga beberapa Ormas (organisasi kemasyarakatan) Islam dan Tim Pengacara Muslim (TPM) telah mendesak Pemerintah Aceh dan DPRA untuk segera memberlakukan Qanun Jinayah. Pemberlakuan syariat Islam di Aceh berdasarkan rumusan beberapa tahun yang lalu (yang sudah disahkan oleh DPRA periode 2004-2009) dan juga telah direvisi pada masa Pj Gubernur Tarmidzi A Karim sama sekali tidak bertentangan dengan kontek kenegaraan Indonesia maupun HAM.

Desakan serupa juga datang dari ulama di Aceh bahwa tidak ada alasan apapun untuk menunda pengesahan dan pemberlakuan Qanun Jinayah dan Hukum Acara Jinayah (Serambi, 20-24/10/2012). Tapi, ironisnya, sampai saat ini desakan tersebut belum digubris kepermukaan sehingga ada kesan kepada kita bahwa pemerintah kita (Legislatif dan Yudikatif) cenderung tidak menganggap penting pemberlakuan Qanun Jinayah.

Prasangka demikian juga dikuatkan oleh realita di lapangan sekarang tentang Qanun Wali Nanggroe yang sudah disahkan. Padahal qanun ini lahir belakangan setelah Qanun Jinayah. Dan semua kita berkesimpulan bahwa qanun Jinayah jauh lebih penting dari Qanun Wali Nanggroe yang diprakarsai oleh segelintir orang.

Sedikit kita singgung di sini, bukti historis-empiris sudah kita saksikan dalam langkah-langkah penerapan syariat Islam dalam konteks lokal maupun nasional. Sejarah membuktikan kepada kita betapa sulitnya memperjuangkan syariat Islam, dimulai dengan UU No.44 Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Keistimewaan Aceh, UU No.18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, kemudian disempurnakan oleh UU No.11 Tahun 2006 dan UU No.48 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2007 tentang Penanganan Permasalahan Hukum dalam Rangka Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat di Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias Provimsi Sumatera Utara menjadi Undang-Undang. (Ilyasa’ Abu Bakar; Penerapan Syariat Islam di Aceh, 2008).

Undang-undang dan Qanun-qanun itu mempengaruhi muatan materi SI. Semua perundang-undangan ini tidak lahir dengan mudah melainkan darah dan air mata menjadi saksi terhadap keinginan kita dahulu sebagai daerah yang dijuluki serambi Mekkah untuk menerapkan SI.

Kita memahami sistem Hukum Pidana Islam (Jinayah) mengandung beberapa jenis sanksi pidana yang antara lain: qisas, hadd dan ta’zir. Qanun Jinayat Aceh hanya memberlakukan sebagian hukum hadd dan ta’zir. Hukuman hadd diaplikasikan dalam ketentuan pelanggaran khamar, dan hukuman ta’zir diberlakukan bagi pelaku khalwat, maisir. Ketiga perkara hukum jinayat tersebut telah diqanunkan ke dalam tiga konsepsi Qanun Hukum Jinayat yaitu: 1). Qanun Jinayat No.12 Tahun 2003 tentang Khamar (minuman keras dan sejenisnya), 2). Qanun Jinayat No.13 Tahun 2003 tentang Maisir (judi), dan 3). Qanun Jinayat No.14 Tahun 2003 tentang Khalwat (mesum).

Pentingnya Qanun Jinayah
Sahabat-sahabat Nabi saw, juga tabi’ tabi’in dalam berkehidupan selalu memprioritaskan agama dan kemaslahatan umum dalam tata kelola pemerintahan dan kemasyarakatan. Mereka menjadikan urusan agama menjadi nomor wahid dari pada urusan yang bersifat duniawi. Selaku umat Islam kita memahami sekiranya permasalahan keagamaan diselesaikan dan tuntas maka urusan-urusan yang lain juga akan mampu sempurna dilakukan. Karena pada hakikatnya agama Islam akan mampu menjawab segenap permasalahan sosial dan lain sebagainya. Apalagi di Aceh, sikap fanatisme beragama masih kental melekat dalam dada masyarakatnya, sekiranya hari ini diajak voting mana lebih penting membahas Qanun Jinayah daripada qanun-qanun lainnya, bisa direkapitulasikan suara akan lebih memilih yang lebih penting adalah Qanun Jinayah.

Ada faktor yang nyaris tidak tampak kepermukaan mengapa sampai sekarang Qanun Jinayah belum disahkan. Padahal, jika kita ibaratkan sebuah kapal pesiar, nakhodanya adalah orang yang sangat berpengalaman dalam mengemudi. Ombak-ombak dan gelombang laut sesungguhnya tidak akan berpengaruh apa-apa terhadap perjalanan penumpangnya.

Akan tetapi ombak-ombak kecil ini tidak pernah diam bahkan selalu merapat mempengaruhi lajunya kapal walaupun sudah sampai pada lautan lepas. Para penumpang sebenarnya tidak sadar akan ombak-ombak yang ‘menggoyangnya’ karena mereka percaya nakhodanya sangat mengetahui mengapa ombak-ombak itu selalu mengganggu dan tahu celah mengelaknya. Para penumpang hanya berharap pemimpin kapal mampu membawa mereka sampai ke tujuan.

Kita mengharapkan sekali Qanun Jinayah dan Hukum Acara Jinayah segera diberlakukan. Para pemikir syariat dan para ulama masih banyak urusan keumatan yang harus dilakukan. Masih banyak urusan-urusan lain yang harus dikerjakan daripada bergelut selalu dalam permasalahan qanun ini yang belum diberlakukan. Menunda pengesahan dan pemberlakuannya justru sangat menghambat upaya-upaya menerapkan syariat Islam secara kaffah di bumi Aceh ini. Maka apalagi yang ditunggu oleh pemerintah kita? Wallahu’alam.

* Syamsul Bahri, Mahasiswa Pascasarjana Konsentrasi Pendidikan Islam IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh. Saat ini mengajar di Dayah Ruhul Islam Anak Bangsa. Email: alraji_07@yahoo.com
* Tulisan ini sudah dipublikasi di harian Serambi Indonesia

Tidak ada komentar: